Amanna Gappa

Kedudukan Bank Tanah dalam Rangka Retribusi Tanah

Mirnawati Abd Kadir, Husen Alting, Rusdin Alaudin — Fri, 09 Feb 2024 00:00:00 +0000

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio legis pembentukan bank tanah dalam system hukum tanah di Indonesia dan untuk mengetahui kedudukan bank tanah di Indonesia dalam pelaksanaan Retribusi tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yag digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Hasil penilitian ini menjunjukan bahwa kedudukan bank tanah dalam rangka retribusi tanah tidak menjamin kesejahteraan masyarakat secara umum, sebaliknya, hanya menguntungkan kepentingan para investor sebagai pemilik modal. Terjadi tumpang tindih aturan dan kewenangan, membuka peluang investasi, memperparah monopoli tanah. Selain itu, hadirnya bank tanah, secara tidak langsung pemerintah mengulang kembali atau mangadopsi asas domein verklaring dan menyelewengkan hak menguasai negara. Semangat dan cara kerja bank tanah ini melegalkan praktik-praktik tanah negara dipersempit jadi milik pemerintah.

Potret Empirik Model Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Mercy Maria Magdalena Setlight, Diana R. Pangemanan — Mon, 04 Mar 2024 00:00:00 +0000

Perdagangan orang kini menjadi permasalahan yang kian kompleks, sebab tidak hanya menjadi perhatian domestik, namun telah menjadi isu universal dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yag digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penilitian ini menjunjukan bahwa berbagai upaya yang dapat ditempuh dalam pemberian hak kompensasi dan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang, baik oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan maupun upaya korban melalui jalur litigasi dan non litigasi. Namun kenyataannya di lapangan, pemberian kompensasi dan restitusi belum sesuai dengan peraturan yang telah dibuat baik menurut undang-undang maupun peraturan pelaksananya.

Pendaftaran Hak Atas Tanah dalam Perspektif Kepastian Hukum

Wulanmas Anna P. G. Frederik, Deine R. Ringkuangan, Herry F.D. Tuwaidan — Fri, 24 May 2024 00:00:00 +0000

Pendaftaran tanah yang dilakukan merupakan suatu usaha untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penilitian ini menjunjukan bahwa substansi hukum pendaftaran tanah di Indonesia pada dasarnya telah berupaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, namun pada tataran praktis, penerapan ketentuan tersebut belum mampu mewujudkan kepastian hukum karena tidak menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan sebuah perkara tanah. Dengan tidak adanya suatu kepastian hukum, maka hak-hak masyarakat suatu saat dapat digugat, dan kita tidak akan tahu kapan gugatan itu akan muncul, karena pada dasarnya sertifikat tersebut bukanlah jaminan yang kuat.

Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Pemindahan Tiang Listrik Oleh Perusahaan Listrik Negara

Rusdin Alauddin, Faisal I Sangaji, Nam Rumkel — Sun, 02 Jun 2024 00:00:00 +0000

Usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan sebaliknya, justru memberikan dampak kerugian kepada masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik. Penelitian dilakukan pada PT. PLN (Persero) UP3 Ternate, Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap hak pemilik tanah terhadap pendirian tiang listrik yaitu pertama perlindungan hukum preventif dengan melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat terdampak dalam penentuan titik serta memastikan pembangunannya sesuai jarak aman dan keselamatan. Wajib pula dilakukan pengawasan dari pemerintah terhadap pendirian jaringan listrik yang merupakan bagian dari perlindungan preventif terhadap hak-hak masyarakat di Kelurahan Fitu, Kota Ternate Selatan. Hak dan kewajiban pendirian tiang listrik yaitu pihak PT. PLN (Persero) berhak menggunakan tanah untuk fasilitas umum dalam hal ini untuk pendirian tiang listrik namun harus memenuhi kewajibannya dengan pemberian ganti rugi atau kompensasi kepada pemilik tanah berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan.

Setengah Abad Pasca Deklarasi Stockholm: Dinamika Pengakuan Internasional terhadap Hak atas Lingkungan

Abdul Munif Ashri — Thu, 18 Jul 2024 00:00:00 +0000

Artikel ini mendiskusikan dinamika konseptualisasi hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia (HAM) di tingkat internasional. Dimarkahi dengan pengadopsian Resolusi No. 76/300 oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2022, pengakuan internasional terhadap hak atas lingkungan mendapat momentumnya setelah 50 tahun Deklarasi Stockholm (1972). Sementara itu, dinamika di tingkat nasional dan regional menunjukkan perkembangan progresif. Terlepas bahwa Deklarasi Stockholm tidak menyatakan eksistensi hak atas lingkungan secara eksplisit, ditengarai jikalau teks “soft law” itu memberi pengaruh signifikan dalam konstitusionalisasi hak atas lingkungan di tingkat nasional. Dengan mengandalkan teori yang diajukan Besson terkait validasi dan legitimasi timbal balik terhadap HAM, artikel ini mengargumentasikan bahwa rekognisi hak atas lingkungan melibatkan interaksi yang erat antara norma hukum internasional dan nasional, sebagaimana pengakuan itu didorong oleh perkembangan “konstitusionalisme lingkungan” dan rekognisi hak atas lingkungan secara regional.

Kerangka Desentralisasi Asimetris dalam Memperkuat Hubungan Internasional di Wilayah Perbatasan Asia-Pasifik

Josepus Julie Pinori, Donna Okthalia Setiabudhi, Toar Kamang Ronald Palilingan — Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0000

Tulisan ini membahas kerangka desentralisasi asimetris dalam memperkuat hubungan internasional Provinsi Sulawesi Utara di kawasan Asia-Pasifik. Provinsi Sulawesi Utara, dengan posisi geografis yang strategis, berpotensi menjadi pintu gerbang bagi Indonesia menuju pasar global. Meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi yang signifikan di kawasan Pasifik, tantangan masih dihadapi Indonesia dalam memanfaatkan dinamika ini. Melalui analisis terhadap kebijakan otonomi daerah dan regulasi yang mendukung, artikel ini menyoroti pentingnya kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan hubungan internasional. Dengan pendekatan desentralisasi asimetris, pemerintah daerah dapat meningkatkan peran dalam pengelolaan perbatasan, pengembangan ekonomi maritim, dan penguatan potensi daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengeksplorasi relevansi dan implementasi desentralisasi asimetris dalam konteks hubungan luar negeri.